Dipaparkan Joseph, DP MOI sesuai AD ART memiliki otoritas penuh untuk memperbaiki kekisruhan yang terjadi dalam tubuh MOI, termasuk memberhentikan pengurus yang menyimpang dari ketentuan AD ART MOI.
“Tolong saudara Rudi Sembiring membaca Pasal 13 AD tertang fungsi, tugas dan wewenang dewan pendiri”, katanya.
Joseph juga menyayangkan sikap butatuli Rudi Sembiring yang menampik peran IPJI dalam melahirkan MOI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saat Munas pertama MOI, yang dipakai adalah jaringan IPJI seluruh Indonesia, sehingga memenuhi qourom. Teman-teman daerah telah berdarah-darah, baik pikiran, tenaga dan dana untuk datang ke Jakarta, demi menjadikan Rudi sebagai Ketum. Harap jangan di menapikkan itu”, tegasnya.
“Ingat loh, saat Rudi ditunjuk sebagai Ketum MOI, jabatannya adalah Ketua Bidang multimedia DPP IPJI. Jadi sangat naif jika beliau mentip-eks peran IPJI”, gumam Joseph.
Ditandaskan pula, secara jujur IPJI telah membuat perahu untuk Rudi Sembiring karena dia orang IPJI. “Jika dia bukan orang IPJI, buat apa kita capek2 bikin MOI ?” kata Joseph yang juga mantan Sekjen IPJI.
Di tempat terpisah, pendiri lainnya, S. Hadysusanto–dikalangan pers dikenal Sinano Esha–mengingatkan bahwa, ketika seseorang mendapat mandat memimpin organisasi harus menjalaninya secara profesional dan proporsional.
“Sangat disayangkan jika mandat itu disalahgunakan, apalagi adanya pelanggaran AD/ART, ” katanya.
Dibagian lain ditegaskan, meski secara hukum kedudukan seseorang tercatat di akta lembaran negara sebagai ketua umum organisasi, tapi tak tertutup kemungkinan bisa dicopot. Dianulir status hukumnya.
“Ini bisa terjadi apabila dewan pendiri melihat adanya pelanggaran dalam kepengurusan organisasi. Terlebih pelanggaran hukum yang bersifat merugikan organisasi,” ungkap Sinano.
Berkaitan dengan itu, lanjut dia, dewan pendiri yang berjumlah 13 orang, minus 2 orang yang telah wafat plus Rudi (jika dia tak hadir) tersisa 9 orang, akan melakukan rapat dewan pendiri (RDP) yang menghasilkan mosi tak percaya atas kinerja ketua umum.
“Kemudian hasil RDP oleh dewan pendiri dijadikan alat untuk mencopot ketua umum, tentunya lewat mekanisme pembatalan akta lembaran negara (KemenkumHAM) di pengadilan,” pungkasnya.
Diakhir keterangannya Sinano minta agar Rudi Sembiring ingat slogan bung Karno. ‘Jas merah’, jangan sekali-kali melupakan sejarah
(Rel/Tim)
Halaman : 1 2
