Jakarta,Liputan86.com
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Arief Budiman. Sanksi ini masih terkait dengan kasus pemberhentian komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik.
“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir. Dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua DKPP Muhammad dalam sidang pembacaan putusan secara daring pada Rabu (13/1/2021).
Perkara dengan nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 ini merupakan aduan seorang warga bernama Jupri. Perkara ini terkait dengan dalil aduan terhadap Arief yang mendampingi atau menemani anggota KPU RI nonaktif saat itu, Evi Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta.
Pengadu juga mendalilkan Arief sebagai teradu yang telah membuat keputusan yang diduga melampaui kewenangannya yakni menerbitkan surat KPU RI Nomor 665/SDM.13.SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020. Surat ini merupakan dasar KPU menonaktifkan kembali Evi sebagai komisioner KPU usai PTUN mengabulkan gugatannya dan Presiden Joko Widodo mencabut Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian Evi.
Menurut Anggota DKPP Ida Budhiarti dalam persidangan, Arief Budiman tidak memiliki dasar hukum maupun etik memerintahkan Evi Novida Manik kembali sebagai anggota KPU RI.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
