Lebih lanjut dipaparkan dari Nara sumber lain, Drs. Jacki Uly DPR RI dari Fraksi Nasdem ” Menurut saya dari yang saya ikuti persolaan TPPO ini adalah penegakan hukumnya yang masih belum Maximal dilakukan oleh penegakan hukum kita khususnya di NTT, padahal jelas sudah ada gugus tugas di 32 provinsi yang secara khusus menangani persolaan perdagangan orang atau TPPO, kenapa saya sampaikan ini kita ketahui bersama bahwasanya contoh di bandara eltari saja kan masih banyak pekerja Imigran gelap baik lokal maupun internasional yang masih saja bisa lolos dari bandara eltari kupang, singga saya secara tegas katakan penegakan hukum dari aparat penegak hukum belum maxmal sehingga ini perlu didorong terus aparat penegak hukum kita di NTT, saya tau persis karena saya bagian dari polri dan pernah menjabat di institusi polri”., Tegas Drs. Jacki Uly DPR RI yang juga mantan kapolda NTT, saat berikan tamparan keras kepada penegak hukum kita di NTT.
” Ingat penguatan kelembagaan, penguatan sistem, penegakan hukum, koordinasi dan kerja sama lintas sektor, peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam memberikan informasi awal kepada penegak hukum terkait indikaasinya terjadinya TPPO juga menjadi kunci utama dalam memerangi tindak kejahatan secara umum”., Tambah Jacki uly politikus senior dari partai nasdem yang saat ini menjabat sebagai DPR RI
Masih di room tiktok diskusi publik yang sama, salah satu senator muda bildad thonak S. H., M. H., dari praktisi hukum, mengatakan sebenarnya kalau semua unsur bisa kerja sama yang baik maka ini sangat mudah sekali untuk di lakukan sosialisasi terkait dengan pencegahan dini Tindak pidana perdangan orang (TPPO) contohnya saja berapa banyak sih Perusahaan- perusahaan yang ada di NTT, ini kan bisa terverifikasi oleh dinas-dinas terkait, yang berizin, yang mana yang tidak berizin, yang mana kan mudah sebenarnya terverifikasi Perusahan PJTKI di NTT, sehingga bisa membuat salah satu papan iklan atau brosur yang di tempel pada setiap desa-desa yang ada, atau kelurah-kelurahan yang ada sehingga ini bahwasanya terpampang jelas mulai dari cara perekrutan, cara memberangkatkan juga prosedurnya harus seperti ini dan ini nama-nama PT. Yang sah secara legalitasnya, ini harus kita fikirkan secara bersama-sama bagaimana negara hadir dengan membuat program-progam yang kemanfaatnya langsung kepada masyarakat “., Ujar Bildad thonak S. H., M. H., yang digandangkan dan di dorong boleh publik sebagai calon kuat walikota kupang dalam kontestasi pemilihan walikota kupang mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pencegahan TPPO di NTT perlu langkah konkrit dan strategis yang terstruktur, terukur, dan saling bersinergi antar sektor, ada beberapa hal lain yang juga perlu di perhatikan yakni, pengutan kelembagaan dan penegakan hukumnya.”., Tambah Bildad thonak S. H., M. H., praktisi hukum juga dipercaya saat ini sebagai ketua DPD KAI NTT
Perlu di ketahui dari data statistik yang kami himpun, penyumbang divisa terbesar adalah Indonesia salah satu yang terbanyak adalah provinsi NTT, dari data yang di himpun sejak 2018 hingga 2020 sebanyak 516 kasus ilegal tak memiliki dokumen keberangkatan ke luar negeri, dari 2018 sampai 2021 polda NTT menangani 34 kasus TPPO dengan rincian 23 kasus dinyatakan lengkap, pada tahun 2023 hingga 2024 mengalami peningkatan kasus TPPO di NTT di banding pada tahun 2022, dari data yang kami himpun data kasus tindak pidana perdagangan orang yang dihimpun melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Nasional Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) NTT menyebutkan bahwa kasus yang terlapor mengalami kenaikan menjadi 185 kasus TPPO, 185 orang terdiri dari 39 perempuan yaitu 12 orang anak dan 27 orang dewasa dan 146 orang laki-laki terdiri dari 20 orang anak-anak dan 126 orang dewasa, dari 185 kasus TPPO polda NTT sudah menyelesaikan 47 Kasus TPPO dan para pelaku sudah menjalani penahan di lembaga Pemasyarakatan rumah tahanan negara di NTT.
Penulis : Sinlaeloe
Halaman : 1 2
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
