Aktual Berani Dan Terpercaya

Yusril Ihza Mahendra : Yang Punya Wewenang MK, Putusan MA Tak Singgung Menang tidaknya Jokowi Di Pilpres

0 1.248

 

Jakarta,Online-indonesia.com 8/7/2020.

Rachmawati Soekarnoputri menang atas KPU di Mahkamah Agung (MA) terkait Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Menurut Yusril Ihza Mahendra, putusan MA itu tidak ada kaitannya dengan hasil Pilpres 2019 yang memenangkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden.

“Dalam Putusan itu, MA hanya menguji secara materil Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 apakah secara normatif bertentangan dengan UU di atasnya atau tidak. Putusan itu sama sekali tidak masuk atau menyinggung kasus sudah menang atau belum Jokowi dalam Pilpres 2019,” ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Selasa (7/7/2020).

Adapun aturan yang dimenangkan Rachmawati kemudian dihapus MA adalah Pasal 3 ayat 7 Peraturan KPU Nomor 5/2019 yang berbunyi:

Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih

Menurut Yusril, putusan tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil Pilpres 2019. Ia mengingatkan, MA tidak punya wewenang terhadap sengketa pilpres, melainkan Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang.

Mengapa Putusan soal JR Rachmawati Baru Sekarang Di-publish? Ini Kata MA
“Menang-tidaknya Jokowi dalam Pilpres 2019 telah diputus oleh MK karena hal itu menjadi kewenangannya. MA sama sekali tidak berwenang mengadili sengketa Pilpres. Putusan MK itu final dan mengikat. Dalam menetapkan kemenangan Jokowi dan Kiai Ma’ruf, KPU merujuk pada Putusan MK yang tegas menolak permohonan sengketa yang diajukan Prabowo Subijanto dan Sandiaga Uno,” jelas Yusril.

Yusril yang merupakan kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf Amin saat menghadapi sengketa Pilpres 2109 itu mengungkap, putusan MA soal gugatan Rachmawati dikeluarkan usai Jokowi-Ma’ruf dilantik menjadi presiden-dan presiden pada 20 Oktober 2019. Putusan MA itu juga menurutnya tidak berlaku surut.

“Lagi pula putusan uji materil itu diambil oleh MA tanggal 28 Oktober 2019, seminggu setelah Jokowi-Kia Ma’ruf dilantik oleh MPR. Putusan MA itu bersifat prospektif atau berlaku ke depan sejak tanggal diputuskan. Putusan MA tidak berlaku retroaktif atau surut ke belakang,” ucap Yusril.

Dia mengatakan, aturan Pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon memang tidak diatur dalam dalam Pasal 416 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Yusril menyebut, ketentuan Pasal 7 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) No 5 Tahun 2019 itu mengaturnya dengan mengacu kepada Putusan MK No 50/PUU-XII/2017 yang menafsirkan ketentuan Pasal 6A UUD 45 dalam hal Paslon Capres dan Cawapres hanya dua pasangan.