Aktual Berani Dan Terpercaya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

0 500

 

Jakarta, Onlineindonesia.com – Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi, Sutarman di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta

Nota Kesepahaman ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) kepada OJK untuk melaksanakan fungsi penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan, seperti tindak pidana di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian dan dana pensiun”Ini kerjasama Polri dengan OJK. Ada mandat kepada OJK, OJK meminta bantuan kepolisian. Polri membantu tugas-tugas pokok dari OJK,” tutur Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad.

Di samping kepada OJK, UU OJK memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dengan demikian, OJK dan Polri sama-sama mengemban amanah UU OJK untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Dalam rangka mencapai sinergi dalam melaksanakan amanat UU OJK tersebut, diperlukan koordinasi yang baik antara OJK dan Polri yang secara formal dituangkan dalam Nota Kesepahaman.