Aktual Berani Dan Terpercaya

Ormas Golkar Tak Tahu, Musda Golkar Purworejo Diundur Setelah Pilkada

0 483

 

Purworejo, online-indonesia.com,-Menjelang Musda partai pohon beringin ini agak memanas. Hal itu berkaitan dengan isu diundurnya Musda (Musyawarah Daerah) DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Golkar Kabupaten Purworejo santer terdengar di lingkungan tubuh Partai yang bergambar Pohon beringin.

Padahal sesuai surat nomor SI-3/Golkar /VII/2020 diinstruksikan DPD Partai Golkar kabupaten/kota di seluruh Indonesia harus segera menyelenggarakan Musda bagi DPD kabupaten/kota dan prioritas bagi yang akan menggelar Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Penyelenggaraan Musda paling lambat 31 Agustus 2020.

Drs Ari Edy Prasetyo selaku Ketua DPCAB (Dewan Pimpinan Cabang) SOKSI (Serikat Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia ) saat di konfirmasi wartawan terkait isu diundurnya Musda, memberikan jawaban tidak tahu dan belum tahu karena tidak ada surat pemberitahuan dari DPP Golkar.

“Saya sebagai ketua DPC SOKSI sampai saat ini belum di beritahu, dan belum mendapat pemberitahuan, yang saya tahu hanya surat instruksi DPP Partai Golkar tertanggal 1 Juli 2020,” ucap Ari, Jumat ( 7/8/2020).

Yang saya tahu, terang Ari, hanya petunjuk pelaksanaan ( juklak) no 2/ DPP/ Golkar/II/ 2020/ 27 Feb 2020, di Bab 3 pasal 6 ayat 1 mengamanatkan Musda Golkar kabupaten/ kota selambat – lambatnya dilaksanakan enam bulan setelah Munas.

Mungkin karena sesuatu hal dan karena pandemi Covid-19, muncul surat susulan dari DPP Golkar yang baru yang mengamanatkan bahwa Musda Golkar Kabupaten/Kota dilaksanakan antara bulan  Juli dan selambat-lambatnya 31 agustus 2020.

“Itu yang menjadi pedoman kami, kalau ada perubahan harusnya kami diberitahu. Kami punya hak suara dan SOKSI itu bertagungjawab karena sebagai pendiri Golkar,” kata Ari.

Menurut Ari, kalau benar ada petunjuk pelaksanaan ( juklak) dan petunjuk teknis  yang baru nanti akan saya tanyakan ke DPD Partai Golkal atau internal SOKSI atau sesama kolega di tubuh Golkar yang punya hak suara, entah dari Dari Kosgoro 1957, MKGR, AMPI, atau MDI. Apakah betul ada pengunduran yang berdasarkan Juklak dan Juklis.

“Karena di Kabupaten Wonosobo yang juga akan menyelenggarakan Pilkada, Musda tetap akan dilaksanakan Agustus 2020. Kota Magelang juga Agustus ini. Prinsipnya kami tidak tahu apakah itu ada Juklak jenis baru, tapi pegangan kami hanya Juklak No 2 dan surat DPP No 3,”ujar Ari.

Sementara ketua Kosgoro 1957 Purworejo Imam Teguh Purnomo saat ditanya mengenai informasi adanya penundaan Musda Golkar di Purworejo menjelaskan, bahwa dirinya  sampai saat ini belum diberitahu oleh DPD Gokar Purworejo, dan kapan Musda akan dilaksanakan.

“Yang saya tahu, karena saya juga sebagai pengurus Golkar propinsi ada surat dari DPD I yang isinya Musda Kabupaten / Kota dilaksanakan maksimal 31 Agustus 2020,” ungkap Imam.

Jadi, jelas Imam, saya selaku ketua Kosgoro 1957 Purworejo Belum pernah diajak rapat kapan Musda Golkar di Kabupaten Purworejo akan dilaksanakan.

“Mengenai ada informasi Musda akan diadakan setelah Pilkada saya tidak tahu, itu perintah siapa dan surat dari mana dan siapa yang buat. Setahu saya hanya surat dari DPP No SI-3/Golkar /VII/2020 yang menginstruksikan DPD Partai Golkar kabupaten/kota di seluruh Indonesia harus segera menyelenggarakan Musda paling labat 31 Desember 2020,” ujar Imam.

Sementara itu Sekertari DPD Golkar Purworejo Puguh Setiyadi saat di konfirmasi melalui pesan singkat (WA) terkait ditundanya Musda Goklar membenarkan kalau Musda Golkar memang ditunda dan akan dilaksanakan setelah Pilkada.

Nenurut Puguh, penundaan Musda sudah sesuai dengan aturan dan sesuai instruksi DPP juklak dan juknis. Instruksi itu berbunyi  perintah Musda bagi kabupaten/kota yang sudah habis masa jabatannya, dan diterjemahkan oleh DPD Jateng agar segera mengadakan Musda bagi kabupaten/kota yang sudah siap.

“Sedangkan Masa jabatan DPD Golkar Kabupaten Purworejo kan baru berakhir 2021, di konsideran sudah menimbang bagi yang sudah habis masa jabatnnya dan bagi yang sudah siap dan diutamakan yang Plt,” jelas Puguh.

Menurut Puguh yang terpenting diutamakan adalah musyawarah mufakat dan bagi DPD yang berprestasi ada nilai plus nya,
Itu sdh keputusan dalam rakor DPD I, pungkas Puguh.(wan)