Aktual Berani Dan Terpercaya

ALiansi Kemasyarakatan Gerudug Kantor DPRD Kabupaten Tangerang Menolak RUU HIP dan Omnibuslaw

0 289

 

Kab.Tangerang-onlineindonesia.com, Puluhan Ormas yang tergabung dalam Aliansi Kemasyarakatan
(ALMAS) menggeruduk gedung DPRD Kabupaten Tangerang.pada Jum’at (7/8/20)

Dalam aksinya para ormas tersebut bertujuan untuk menuntut agar dibatalkannya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan RUU Omnibuslaw.

Diketahui, Aksi damai Almas mempergunakan 3 mobil komando dan pengeras suara, dan perwakilan dari ormas masing masing menyampaikan orasi terkait penolakan RUU HIP yang tengah menjadi perbincangan nasional.

Orasi dimulai dari pukul 13.00 wib, setelah kurang lebih dua jam melakukan orasi, beberapa perwakilan ormas seperti Lap Bas, Badak Banten, FPI, GPK, Forbas, LMP, KKPMP, dan lainnya diterima masuk ke ruangan Banggar/Banmus DPRD kabupaten tangerang untuk melakukan audiensi dengan anggota DPRD yang di wakili oleh Aditya Wijaya wakil ketua DPRD dari Fraksi Demokrat dan Sapri dari PKS.

Dalam keterangan ketua Almas, A Muhtadin mengatakan bahwa kami dari beberapa ormas yang tergabung dalam Aliansi Kemasyarakatan menolak rancangan undang undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan Omnibuslaw.

“Kami meminta kepada anggota DPRD Kabupaten Tangerang untuk menyampaikan pernyataan penolakan kami ini terhadap 2 RUU kepada DPR RI,” tegasnya.

Disisi Lain, Ketua Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Provinsi Banten
H.Dadang, mengatakan Sejarah Kabupaten Tangerang banyak para ulama ulama kita, khususnya di tangerang ini.

“Saya berharap ke semua elemen masyarakat dan khususnya warga indonesia, ayo bangkit dan kompak, para ulama dan santri, kita tolak undang undang RUU ini, Pancasia harga Mati, NKRI tidak bisa di tawar lagi”.tegasnya

Selain itu, Abdul Nasir anggota DPD Badak Banten Kabupaten Tangerang meminta kepada anggota DPRD Kabupaten Tangerang untuk menyampaikan penolakan di depan massa aksi dan untuk naik ke atas mobil komando.

“Kami dari DPD Badak Banten Kabupaten Tangerang berkomitmen Pancasila.karena Pancasila adalah harga mati tidak dapat di rubah, kalau anggota DPRD cinta Pancasila dan Cinta NKRI maka mereka harus juga dapat menolaknya,” tandas Nasir.

Wakil ketua DPRD dari Fraksi Demokrat Aditya Wijaya yang di dampingi Anggota DPRD dari PKS mengatakan setelah berdiskusi dan audiensi dengan Almas, pihaknya sepakat untuk menolak RUU HIP dan RUU Omnibuslaw.

“Mari kita perjuangkan, dengan kita mengawal bersama sama untuk penolakan kedua RUU tersebut,” pungkasnya.(Holid/Surta/Red)