Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni : Tak Masalah Bila Calon Kapolri Dari Kalangan Non Muslim, Berikut 11 Nama Pati Calon Kapolri

Dibaca 0 Kali
  • Bagikan

 

Jakarta,Onlineindonesia.com — Pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan berganti dalam waktu yang tidak lama lagi. Jenderal Idham Azis akan menanggalkan jabatan Kapolri karena memasuki masa pensiun pada Januari 2021 mendatang.

Sejumlah nama perwira tinggi Polri berpangkat komisaris jenderal (komjen) dan inspektur jenderal (irjen) pun disebut menjadi calon kuat untuk menduduki jabatan Kapolri mendatang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun setidaknya terdapat 11 pati Polri berpangkat komjen yang berpeluang menjadi pengganti Idham.

Mereka antara lain Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Irwasum Komjen Agung Budi Maryoto, Kabaharkam Komjen Agus Andrianto, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kabaintelkam Komjen Rycko Amelza Dahniel, Kalemdiklat Komjen Arief Sulistyanto.

Kemudian Kepala BNPT Boy Rafli Amar, Wakil Kepala BSSN Komjen Dharma Pongrekun, Ketua KPK Firli Bahuri, Sekretaris Utama BIN Komjen Bambang Sunarwibowo, serta Irjen Kemenkumham Komjen Andap Budhi Revianto.

Sementara di jajaran polisi berpangkat irjen, dikabarkan terdapat tiga nama yaitu Kapolda Metro Jaya Muhammad Fadil Imran, Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi, serta Kapolda Jawa Barat Ahmad Dofiri.

Namun, tiga pati Polri berpangkat irjen ini harus naik pangkat menjadi komjen lebih dahulu untuk bisa bersaing dalam bursa calon Kapolri pengganti Idham.

Merespons rencana pergantian Kapolri, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan tak masalah bila Kapolri pengganti Idham berasal dari kalangan nonmuslim atau bukan beragama Islam.

Menurutnya, tugas Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan sebagai lembaga dakwah.

“Polri bukan lembaga dakwah, Polri adalah instrumennya negara untuk kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Jadi, menurut saya, enggak masalah selama kapabilitasnya bagus,” kata Sahroni yang dilansir dari laman CNNIndonesia.com, Senin (23/11).

Pernyataan Sahroni ini sejalan dengan syarat Kapolri sebagaimana diatur di dalam Undang-undang 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Pasal 11 regulasi itu menyatakan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR RI. Di pasal yang terdiri dari delapan ayat itu pun tidak mensyaratkan agama yang harus dianut oleh seorang calon Kapolri.

  • Bagikan