Tuntutan JPU 2 Tahun Penjara Terlalu Rendah Bagi Terdakwa Hasim Sukamto

  • Bagikan

 

Onlineindonesia.com –  Sidang lanjutan dengan terdakwa Direktur PT Hasdi Mustika Utama, Hasim Sukamto masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada sidang pembacaan replik dari Jaksa Penuntut Umum (2/9/2020), terdakwa Hasim Sukamto tetap dituntut selama 2 tahun penjara oleh JPU Erma Octora, SH,MH.

JPU berpendapat, terdakwa Hasim Sukamto telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutan sebelumnya.

“Analisa yuridis yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa hanya berdasarkan asumsi sendiri untuk kepentingan pembelaan terhadap terdakwa dan hal tersebut berbeda dengan fakta persidangan,” ungkap Erma.

Perkara nomor: 359/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr menjadikan Direktur PT Hasdi Mustika Utama, Hasim Sukamto duduk di kursi pesakitan lantaran diduga telah memalsukan tandatangan dan cap jempol saksi yang nota bene adalah istrinya, Melliana Susilo, untuk kepentingan mencairkan kredit di Bank CIMB Niaga senilai Rp 23 Milyar.

Dalam repliknya, JPU membantah pembelaan penasehat hukum terdakwa yang menyebutkan perbuatan terdakwa tidak didasari oleh niat jahat atau mens rea pada saat membubuhkan cap jari dikolom nama saksi Melliana Susilo. Sebab menurut JPU sebelumnya saksi Melliana menolak menandatangani dan memberikan cap jempol pada dokumen SKMHT sebagai persyaratan pencairan kredit, namun kemudian tanpa sepengetahuan saksi, terdakwa membubuhkan cap jempol, lalu mengatakan kepada Notaris PPAT bahwa dokumen tersebut ditandatangan dan cap jempol sendiri oleh istrinya.

“Karena berdasarkan keterangan saksi notaris menyebutkan SKMHT yang sudah ditandatangani dan sudah dicap jempol oleh Melliana Susilo tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Notaris, sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah memasukan keterangan tidak benar dalam akta otentik,” urai JPU.

JPU juga membeberkan fakta tentang keterangan Notaris yang menyebutkan surat kuasa membebankan hak tanggungan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam hal take over kredit dari Bank Commenwelth ke bank CIMB NIAGA, sehingga cap jari yang ada di SKMHT tersebut tidak dapat dikatakan sebagai syarat pelengkap, karena kalau tidak ada SKMHT maka akta tersebut menjadi akta di bawah tangan.

Untuk itu JPU berpendapat, perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan pihak Bank CIMB NIAGA termasuk saksi Melliana Susilo jika timbul permasalahan karena aset yang dijaminkan tersebut merupakan harta keluarga dan bukan seluruhnya milik terdakwa.

JPU juga meminta majelis hakim menolak pembelaan yang diajukan oleh pihak penasehat hukum terdakwa Hasim Sukamto dan mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah JPU bacakan pada persidangan sebelumnya.

  • Bagikan