Kemendagri Minta Pemda Komitmen Peta Batas Desa Secara Kolaboratif


  • Bagikan

Jakarta,liputan86.com – Kementerian Dalam Negeri meminta komitmen bersama pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan peta batas desa dengan melibatkan perguruan tinggi dan swasta.

“Meminta komitmen bersama untuk menyelesaikan peta batas desa sesuai dengan Perpres Nomor 23 Tahun 2021, penyelesaian batas desa secara kolaboratif dengan melibatkan pihak swasta atau perguruan tinggi terkait, pembentukan tim kerja untuk melaksanakan clearing house permasalahan penetapan dan penegasan batas desa,” jelas Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam keterangan tertulis Rabu, 06 Juli 2022.

Perpres No 23 Tahun 2021 itu mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Kata dia, Perpres itu mengamanatkan target waktu dan lokasi penyelesaian peta batas desa mulai tahun 2021 hingga 2023. Adapun Peraturan Presiden tersebut memuat target penyelesaian peta batas desa di seluruh Indonesia yang harus diselesaikan dari tahun 2021 sejumlah 10 provinsi, 12 provinsi pada tahun 2022 dan 11 provinsi pada tahun 2023.

Hal itu juga ditegaskan Yusharto dalam Workshop Pengesahan Batas Desa yang digelar di Jakarta.

“Mari tingkatkan komitmen kita untuk bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan amanat peraturan presiden tersebut,” harapnya.

Yusharto mengungkapkan dalam pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa untuk memenuhi aspek teknis, Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemdes sebagai wali data peta batas administrasi desa yang dalam pelaksanaannya mengacu pada Pasal 401 dan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

  • Bagikan