Ambon Kota Pertama Implementasi Program CCBO – USAID


  • Bagikan

Ambon, OnlineIndonesia.com– Kota Ambon menjadi kota pertama di Indonesia yang melaksanakan program Kota Bersih Laut Biru atau Clean City Blue Ocean (CCBO).

Peluncuran program CCBO yang merupakan kerjasama antara Agency For Internasional Development (USAID) Indonesia dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dilakukan Kamis (20/01/2022) di SwissBell- Hotel Ambon.

Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari Penandatanganan Nota Kesepahaman Program CCBO Kota Ambon, yang dilakukan oleh Walikota, Richard Louhenapessy dan Direktur Tetra Tech ARD, Tiene Gunawan selaku pelaksana Program, awal Desember 2021 lalu di Makassar.

Dalam sambutan tertulis Walikota yang dibacakan oleh Asisten 1 Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon, Elkyopas Silooy menyatakan isu mengenai sampah tidak hanya menjadi isu nasional bahkan telah menjadi perhatian global, didorong oleh percepatan urbanisasi, dan pertumbuhan populasi.

“Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan bahwa pertambahan jumlah sampah disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam” jelasnya.

Kota Ambon sendiri sebagai ibukota provinsi, pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa, berimplikasi langsung terhadap kecenderungan buangan/limbah yang meningkat dan bervariasi.

Beberapa masalah terkait dengan pengelolaan sampah antara lain; banyaknya pembuangan sampah ke pekarangan, saluran drainase, dan sungai yang berakibat adanya peningkatan kepadatan sampah domestik di Teluk Ambon.

“Masih belum optimalnya sampah yang terangkut ke TPA, dimana sekitar 270 ton timbulan sampah dihasilkan setiap harinya, baru sekitar 162 ton atau 60% dari total keseluruhan timbulan sampah. Jangkauan pelayanan penanganan sampah juga belum optimal, baru mencapai 77 persen dari luas wilayah Kota Ambon, disebabkan karena keadaan geografis yang sulit dijangkau oleh kendaraan operasional pengangkut sampah,” terangnya.

Di samping itu faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah antara lain jumlah personil dan sarana prasarana masih terbatas, pendapatan dari retribusi rendah sehingga perlu subsidi untuk operasional pengelolaan sampah, masyarakat belum sepenuhnya mendukung pengelolaan sampah, dan masih kurangnya penindakan terhadap pelanggaran peraturan tentang persampahan.

“Tentunya hal – hal tersebut di atas menjadi tantangan bagi Pemkot bersama – sama dengan seluruh komponen masyarakat, untuk dapat meningkatkan penanganan sampah yang lebih baik lagi,” ujarnya.

  • Bagikan