Catatan Dari KPK Sebagai Lembaga Penegak Hukum


  • Bagikan

JAKARTA,online-indonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan catatan diakhir pekan tentang lembaga nya yang dimana merupakan lembaga penegak hukum. Ia dibuat untuk mencari jalan keluar bagi maraknya korupsi di masa lalu, sehingga diperlukan terobosan dalam transisi menuju masa depan bebas korupsi.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan lembaga yang ia pimpin sebagai lembaga independen dan profesional. Sejak awal lahir lembaga KPK terlahir banyak harapan. Namun, pihaknya tidak bisa bertindak sesuai opini publik saja selain menggunakannya sebagai masukan dan koreksi. KPK akan bertindak sesuai fakta hukum dan sesuai prosedur due process of law.

“Maka, kami mohon maaf jika sebagian keinginan kawan-kawan untuk memproses si A atau si B tidak bisa dilakukan dengan “Simsalabim” lalu ditangkap,” kata Firli Bahuri dalam keterangannya yang diterima redaksi, Selasa (28/12/2021).

Firli mohon bantuan dan pengawasan publik baik melalui lembaga resmi seperti DPR maupun ikhtiar masyarakat melalui media dan lembaga swadaya-nya dengan berpedoman UU No.19 Tahun 2019 tentang KPK.

“Kami pasti mau mendengar dan meneliti setiap informasi yang masuk, tapi kami tidak akan terlibat dalam permainan opini dan persaingan politik. Karena sudah jelas bahwa sesuai UU 19/2019 Tentang KPK disebut bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam tugas dan wewenangnya bersifat independen tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun,” tutur Firli.

Firli katakan lembaga antirisuah tersebut akan terus bekerja agar terciptanya sistem pemberantasan korupsi yang ideal dengan sekurang-kurangnya melalui tiga tahapan diantaranya pertama regulasi yang jelas, kedua institusi yang terbuka. Sehingga tidak ada lagi ruang gelap untuk melakukan korupsi, karena sesungguhnya transparansi merupakan ‘ruh’ demokrasi.

“Ketiga adalah komitmen seluruh pemimpin K/L untuk menyatakan korupsi adalah musuh bersama. Karenanya pemimpin harus membangun sistem yang tidak akan pernah ramah dengan korupsi. KPK senantiasa terus mendampingi,” ungkap pria berpangkat Komisaris Jenderal Polisi ini.

Saat ini pun KPK juga tetap konsisten dan fokus dengan penerapan konsep Trisula. Firli membeberkan pada Trisula Pemberantasan Korupsi, pertama yakni ada pendidikan sebagai upaya membangun dan menanamkan nilai, karakter, budaya dan peradaban manusia Indonesia yang Antikorupsi.

Selanjutnya, Trisula kedua adalah mengedepankan upaya pencegahan dan monitoring dimana KPK akan fokus bekerja di hulu, melakukan penelaahan dan kajian regulasi yang membuka celah-celah korupsi, dan memastikan berlakunya sistem yang baik. Dengan sistem yang baik, maka kata Firli tidak ada peluang dan kesempatan untuk melakukan korupsi. Hal ini sesuai amanat UU KPK bahwa lembaga antirasuah masuk ke seluruh instansi demi membentuk regulasi yang Antikorupsi.

“Trisula terakhir adalah penindakan yang tidak sekadar pemidanaan badan, tetapi hal penting adalah pengembalian kerugian negara hingga perampasan aset hasil korupsi demi pemulihan kerugian negara,” bebernya.

  • Bagikan