Bangunan Liar di Kali Baru Terancam Dipidana, Ini Yang di sampaikan Kementerian PUPR dan Pengamat


  • Bagikan

TANGERANG,onlineindonesia.com – Sejumlah perusahaan ‘bandel’ melakukan aktivitas komersil di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang terancam sanksi pidana karena melanggar aturan tata ruang dan lingkungan hidup.

Informasi yang diperoleh, terdapat lima perusahaan yang melakukan aktivitas komersil di DAS Cisadane tersebut. Diantara lain, PT. Trika Jasa Plast, PT Adijaya Makmur Sejahtera, PT. Mega Perkasa Engineering, Pabrik Biji Plastik, Jasa Pengolahan Plastik. Perusahaan itu berlokasi di Jalan Kalibaru-Gaga di Desa Kalibaru dan Desa Gaga Kecamatan Pakuhaji.

Sudah belasan tahun kurang lebih perusahaan beroperasi dan terkesan terjadi pembiaran oleh pemerintah daerah yang nampak jelas bangunannya berdiri di DAS Cisadane.

Pengamat Hukum Perizinan Yunihar angkat suara terkait beroperasi nya perusahaan di bantaran sungai cisadane wilayah Kecamatan Pakuhaji. Ia katakan sejumlah perusahaan itu berpotensi melanggar hukum lantaran diduga secara teori normatif tidak ada izin.

“Jelas potensi melanggar hukum itu perusahaanya. Secara teori hukum normatifnya dipastikan tidak ada izin, karena berdiri diatas tanah DAS Cisadene kewenangan negara,” ujar Yunihar dimintai keterangan wartawan, Jumat (19/11/2021).

Menurut Yunihar, sejumlah perusahaan itu berpotensi melanggar UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Dirinya berujar bukan mendapat sanksi administrasi saja, namun dapat terancam pidana yang sifatnya diadukan oleh masyarakat atau pemerintah setempat ke aparat penegak hukum (APH).

“Dalam bentuk alasan apapun, tidak boleh lahan DAS Cisadane dipakai untuk aktivitas komersil seperti produksi dan lain-lain. Adapun ada bukti perizinan yang dikeluarkan keluarahan/desa dipastikan batal demi hukum,” pungkas Yunihar.

Selain itu, Yunihar katakan dugaan kuat terdapat oknum yang membekingi untuk mengambil keuntungan pribadi atau kelompok hingga perusahaan itu bisa tetap beroperasi.

“Alih-alih penyaluran CSR. Padahal secara kajian ilmiah jelas melanggar tata ruang dan lingkungan hidup. Coba dicek itu izin nya ada atau tidak, saya yakini tidak ada karena dasar lahannya saja bermasalah,” paparnya.

Menyinggung retribusi apakah diterima oleh pemerintah daerah atau tidak, Yunihar menjawab tidak bisa lantaran adminstrasi perizinannya tidak mematuhi kentuan perundang-undangan.

“Malah bisa dibilang pemerintah daerah rugi karena jelas ada kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yang ada oknum-oknum itu mengambil untung atas kelalaian perusahaan,” ujarnya.

Terpisah, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wahyu Kusumosusanto mengatakan, setiap pendirian bangunan harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Bangunan Gedung pasal 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Dengan acuan UU Cipta Kerja pengaturan bangunan gedung merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, yang mengatur mengenai proses perizinan yang terintegrasi dengan perizinan nasional.

  • Bagikan