Ketidak Jelasan Dana Bansos Hingga Tanggap Darurat di KKT Maluku, Ini Alurnya

  • Bagikan

Saumlaki, OnlineIndonesia.com– Dana tak tersangka atau belanja tak tersangka diperuntukan untuk membiayai kegiatan selama keadaan darurat sebagaimana kriteria dalam PP 58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Dalamnya diatur keadaan darurat, jika dana tidak tersangka tidak cukup, maka pemerintah daerah dapat mengeluarkan dana APBD yang belum tersedia anggarannya.

Konsep aturan sederhana yang seakan dipermainkan sejumlah okunum di kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). Bagaimana tidak, penelusuran media ini hingga Senin (26/07), mendapati sejumlah keganjalan.

Bermula dari dugaan penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) Rp2 milyar, serta dana tak tersangka untuk bencana alam senilai Rp1,5 milyar tahun 2019 dan 2020 dari APBD KKT yang diperuntuhkan bagi lembaga atau yayasan keagamaan, para mahasiswa miskin, termasuk daerah yang terdampak bencana alam di Bumi Duan Lolat tersebut.

Sejauh ini, kasus penyalahgunaan tersebut masih dalam tahap Lidik kejaksaan. Terungkap adanya dalil penggunaan anggaran Bansos 2 Milyar dana tak tersangka 1,5 Milyar untuk biaya operasional. Namun untuk biaya operasional siapa, tidak disebutkan rincih, mengingat masih ada dalam tahap Lidik.

Kepala BKAD KKT Jonas Batlayery dikonfirmasi perihal sejumlah aliran dana tak terarah itu enggan menjawab pertanyaan wartawan.

*Sederet Musibah Bencana Alam Dan Kekosongan Anggaran di KKT*

Kejadian bencana alam yang terjadi beberapa bulan lalu diawal tahun 2021 ini, membuktikan keberadaan dana tanggap darurat tersebut hanya berjaya diatas lembaran kertas saja. Namun prakteknya kosong-melompong.

Hal itu dibuktikan dengan perintah bupati Bupati Petrus Fatlolon kepada Kepala BKAD Yonas Batlayeri dalam rapat koordinasi awal tahun. Perintah itu berupa pencairan anggaran tanggap darurat.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KKT Bruno Laiyan dalam keterangan mengakui, perintah Bupati kepada kepala BKAD Yonas Batlayeri tidak dapat diterusakan karena kekosongan keuangan daerah KKT.

Meski perintah Bupati itu menimbang BPBD KKT merupakan satu-satunya badan bencana yang non tipe di Provinsi Maluku, sehingga dana tanggap darurat yang dianggarkan dari APBD tahun 2020 sebesar Rp1,5 milyar itu tidak pernah dikelola dinasnya.

“Pak Bupati tegaskan bahwa BPBD tidak boleh pinjam uang, nanti dari keuangan yang kasih, karena dananya ada,” Bruno Laiyan.

Dirunutkan sejumlah kasus bencana alam yang mana tertinggal tepat pada tanggal 3 Februari 2021, terjadi banjir rob menerjang Desa Adodo Molu di Kecamatan Molumaru. Terparah terjadi ditanggal 6 Februari.

“BPBD mengambil langkah cepat. Namun lagi-lagi terkendala pada masalah keuangan. Dalam menanggulangi bencana, tidak ada pertimbangan atau alasan ketiadaan uang, karena dana tak terduga itu harus tersedia,” papar Laiyan.

  • Bagikan