Kejaksaan Tinggi Maluku Diduga Tidak Bertaji Periksa Bupati Maluku Barat Daya

  • Bagikan

Menurut Termas, hal yang paling menarik dalam laporan direksi tersebut adalah mantan Direktur Utama PT. Kalwedo mengakui kalau kerugian diakibatkan, adanya kenaikan harga BBM bersubdisi setelah kontrak pelayaran perintis disetujui sehingga terjadi defesit bahan bakar, hasil perhitungan konsumsi BBM Bersubsidi untuk KMP Marsela oleh Pertamina Ambon berdasarkan jarak lintas sesuai SK Dirjen Perhubungan Darat ternyata kurang dari jumlah bahan bakar yang dibutuhkan untuk pelayaran. sehingga perseroan membeli bahan bakar komersial (Non Subsidi) untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biaya Clarence dan labuh tambat dan biaya lain di pelabuhan yang masih tinggi. KMP Marsela harus beristirahat 4 bulan yaitu Bulan Januari-Juni dan Bulan Juli-Agustus doking tahunan sehingga tidak ada pendapatan.

Bahwa kontrak sebagaimana disebutkan oleh mantan Direktur Utama PT. Kalwedo Kalau kenaikan harga BBM bersubdisi setelah kontrak pelayaran perintis disetujui sehingga terjadi defesit bahan bakar, ironisnya selaku mantan Direktur Utama BUMD PT. Kalwedo Benyamin Thomas Noach tidak mengusulkan untuk adanya addendum kontrak. Padahal, addendum kontrak itu sangat dibutuhkan untuk mengubah isi kontrak, karena kondisi yang tidak terduga (force mayore) sebelumnya yang ternyata memerlukan pendekatan dan penangann yang lain.

“ya dengan tidak dilakukan perbuhan kontrak/addendum kemudian terjadi kerugian keuangan negara maka mantan Direktur Utama BUMD PT.Kalwedo Benyamin Thomas Noach harus bertanggungjawab dan itu merupakan pengakuannya termuat dalam laporan Direksi yang ditandatangani oleh Benyamin Thomas Noach selaku Direktur Utama PT Kalwedo saat itu, dan ini merupakan bukti yang telah disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Maluku” Ujar Termas.

Nus Termas berharap Kejaksaan Tingggi Maluku segera menggil Benyamin Thomas Noach selaku mantan Direktur Utama PT. Kalwedo yang hari ini adalah Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya
yang secara langsung telah mengakui kerugian BUMD PT. Kalwedo serta terjadi pengeluaran uang tanpa adanya perubahan kontrak/pengusulan addendum.

Sumber keungan PT. Kalwedo adalah uang negara jadi Bos mantan PT. Kalwedo harus diminta pertanggungjawaban oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku, hal ini penting agar supaya tidak menimbulkan penilaian miring terhadap kinerja Kejaksaan Tinggi Maluku. *** (R/udj)

  • Bagikan